Urgensi Pasar Seni di Kabupaten Muna
Pasar Seni di Bali

Urgensi Pasar Seni di Kabupaten Muna

Kehendak pemerintah Kabupaten Muna untuk memajukan sektor pariwisata adalah sebuah gagasan yang bernas dalam memajukan perekonomian daerah. Namun, untuk mewujudkan hal itu dibutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai baik yang bersifat hard infrastructure maupun soft infrastructure. Salah satu yang penulis maksud adalah perlunya Pasar Seni yang menjadi sarana bagi wisatawan untuk mendapatkan buah tangan apabila telah mengunjungi destinasi wisata di pulau Muna. Di pasar seni dapat melibatkan seluruh potensi masyarakat yang ada di Kab. Muna baik itu kerajinan tangan (tenunan), industri mebel seperti meja gembol), aksesoris (gantungan kunci, hiasan dari hasil laut), kerajian nentu, kerajinan rotan, pakaian yang bergambar beberapa destinasi wisata di Kabupaten Muna dan kuliner tradisional Muna yang bisa langsung dirasakan oleh para wisatawan.

Akan lebih menarik lagi jika pasar seni ini ditata dalam suatu kawasan tertentu –misalnya berlokasi di sekitar jalan pantai atau kawasan lainnya yang representatif, dengan lapak-lapak untuk pernjualannya dibangun dengan sentuhan seni yaitu rumah adat khas orang Muna. Lapak-lapak tersebut tidak perlu dibuat dari bahan bangunan beton tetapi  dari tanaman-tanaman yang ada di Muna seperti dibangun dari kayu kelapa, dan bambu. Jika pemerintah daerah belum punya gambaran yang utuh bagaimana model pasar seni ini bisa melihat pasar seni di Bali yang sudah terkenal seperti di pantai Kuta, pasar seni di Kota Samarinda, Kalimantan Timur dan Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat atau di Kota Bengkulu.

Apa dampak dengan dibangunnya pasar seni ini? Pertama, menggerakan aktivitas ekonomi rakyat yang berbasis industri kerajinan rakyat di pulau Muna sehingga mendorong peningkatan pendapatan asli daerah dan kesejahteraan pelaku ekonominya. Kedua, memberikan lapangan kerja baru sehingga setidaknya mengurangi pengangguran di Kabupaten Muna. Ketiga, mendorong berkembangnya inovasi dan jiwa kewirausahaan masyarakat Muna, sehingga tidak lagi memikirkan harus menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Ada pertanyaan klasik yang menghantui yang selama ini berkembang di Muna? Jika semua ini sudah dikembangkan, siapa yang akan membelinya? Di era kemajuan teknologi informasi saat ini termasuk media sosial, apapun bisa diperjualbelikan tanpa harus bertemu muka. Untuk mempromosikan Pasar Seni tersebut – jika akan dibangun di pulau Muna, pemerintah daerah sudah sepatutnya membuat Website yang bersifat dinamis untuk promosi pariwisata secara terintegrasi termasuk di dalamnya Pasar Seni. Website tersebut harus dibuat semenarik mungkin yang diisi konten-konten terkait destinasi wisata dan segala fasilitas pendukungnya serta kelebihan-kelebihannya. Website ini minimal dibuat dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggeris), sehingga jaringan wisata internasional dapat lebih mudah mengaksesnya. Dengan mudahnya akses wisata internasional, maka peluang wisatawan akan berkunjung ke Muna adalah keniscayaan.

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang akan menjalankan media promosi ini? Tentu pemerintah daerah khususnya instansi terkait yang dapat menjalankannya dengan dukungan infrastruktur yang memadai termasuk pembiayaan. Bisa saja pemerintah daerah bermitra dengan kalangan swasta, maupun koperasi atau membentuk badan usaha milik daerah (BUMD) Pariwisata. Atau, dalam tahapan awal pemerintah membentuk “Task force” yang langsung berada dalam koordinasi Bupati atau Wakil Bupati untuk memobiliasi semua komponen daerah untuk menjadikan pariwisata Muna ini sebagai  “Gerakan Bersama”  dalam mendorog kemajuan pembangunan ekonomi di Kabupaten muna. Tentu semua gagasan ini tidak akan berjalan efektif dan efisien apabila tidak didukung oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Sumber daya manusia tersebut terutama yang mampu menjalankan fungsi promosi dan membangun jaringan bisnis secara nasional maupun internasional, mengoperasikan sistem teknologi informasi yang mendukung pariwisata (Website), dan memobiliasi akses pembiayaan terutama meyakinkan kalangan pelaku usaha pariwisata domestik maupun internasional.

Untuk menjalankan semua itu agar tidak menimbulkan distorsi dalam kebijakan, dibutuhkan soft dan hard infrastructure berupa peraturan perundangan yang jelas dan tegas (Peraturan daerah) dan kebijakan yang mendukung investasi di sektor pariwisata. Dampaknya yaitu para pelaku usaha di sektor pariwisata akan mendapatkan kepastian hukum dan jaminan ketersediaan infrastruktur yang mendukung.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *