Menyedihkan, Bupati Buton Selatan Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK
Foto : Ilustrasi OTT KPK

Menyedihkan, Bupati Buton Selatan Terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK

Perhelatan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara tahun 2018 benar-benar sangat keras dan kembali memakan korban. Setelah salah seorang putra calon gubernur yang juga Walikota Kendari terjaring Operasi Tangkap Tangan KPK,  kali ini berita menyedihkan menimpa salah seorang kepala daerah yang juga putra calon wakil gubernur Sulawesi Tenggara. Bupati Buton Selatan, L.M. Agus Faisal Hidayat yang merupakan putera L.M. Safei Kahar terjaring operasi tangkap tangan KPK pada hari Rabu, 23 Mei 2018.

Berita penangkapan oleh Satgas KPK tersebut telah dibenarkan oleh Ketua KPK, Agus Raharjo. Namun Agus Raharjo belum memberikan keterangan lebih detil terkait kronologis Operasi Tangkap Tangan tersebut, termasuk dalam kasus apa OTT dilakukan. Agus Raharjo mengatakan, “Betul. Tunggu konferensi pers besok”. Berdasarkan informasi, saat ini Agus Faisal bersama sembilan orang lainnya sedang menjalani pemeriksaan di Mapolres Baubau sekitar pukul 19.00 WITA untuk selanjutnya akan dibawa langsung ke Jakarta.

Entah berhubungan secara langsung atau tidak, tetapi peristiwa ini tentu akan memiliki dampak terhadap perhelatan pemilihan gubernur Sulawesi Tenggara pada Juni mendatang. Sama halnya dengan perisitiwa tertangkapnya Adiratma Dwi Putra yang secara langsung menyeret ayah kandungnya karena diduga peristiwa tersebut terkait dengan bantuan dalam rangka pemilihan gubernur yang akan datang. Semoga saja tidak demikian.

Pilkada, Pesta Demokrasi Berbiaya Tinggi

Peristiwa OTT terhadap Kepala Daerah akhir-akhir ini semakin banyak terjadi menjelang pelaksanaan pilkada serentak Juni mendatang. Hal ini kembali menunjukkan bahwa biaya pilkada memang sangat mahal. Keinginan kita untuk mendapatkan kepala daerah berkualitas melalui pemilihan langsung sepertinya belum benar-benar terjadi. Masih banyak calon yang mengandalkan uang ketimbang keunggulan program kerja maupun keunggulan rekam jejak calon. Hal ini bisa jadi karena masyarakat umum memang belum menjadikan program kerja maupun rekam jejak calon sebagai patokan dalam memilih pemimpin. Semoga ke depan, masyarakat Sulawesi Tenggara dalam memilih pemimpin tidak hanya berpatokan pada kemampuan finansial calon tetapi lebih pada kemampuan calon dalam memenuhi janji-janji politiknya. Demi terwujudnya Sulawesi Tenggara yang makin maju.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *