Muna dalam Setetes Tinta Couvreur (Bag. 2), “Relasi Kekuasaan Buton-Muna”
Foto : Masjid Keraton Buton dan Masjid Kota Tua Muna

Muna dalam Setetes Tinta Couvreur (Bag. 2), “Relasi Kekuasaan Buton-Muna”

Relasi Buton-Muna telah menjadi polemik panjang antara para sejarawan, demikian juga dengan masyarakat dibawah. Polemik itu berkisar seputar status keduanya dalam hubungan politik di masa lalu, dan ini terpolarisasi pada dua pandangan ekstrem yakni pandangan yang menyatakan bahwa Muna merupakan wilayah taklukan Buton, serta yang meyakini bahwa Muna merupakan wilayah independen yang tidak pernah menjadi bagian dari Buton.

Polemik kesejarahan seperti ini umum ditemukan dalam kajian-kajian sejarah. Misalnya mencari titik temu relasi kekuasaan antara Kerajaan Majapahit dan Padjajaran di tanah Jawa atau relasi antara Kesultanan Gowa dan Bone. Polemik seperti ini akan terurai jika ada kajian-kajian sejarah yang holistik dan mendalam.

Terkait relasi kekuasaan antara Buton-Muna, Couvreur (1935) merupakan salah satu sejarawan yang meyakini bahwa Muna merupakan wilayah independen dan tidak pernah menjadi bagian dari wilayah taklukan Buton. Narasi sejarah tentang hal ini dikupas dalam bab 3 bukunya dengan tema “Status Muna Terhadap Buton”. Couvreur memulai argumentasinya dengan sebuah pertanyaan kritis bahwa daerah taklukan sejatinya merupakan daerah yang direbut atau yang dikalahkan, sedangkan sejarah tak pernah menyebut sesuatu kemenangan Buton atas Muna.

Selanjutnya, “riset” sederhana membawa dia pada beberapa fakta argumentatif bahwa relasi Buton-Muna adalah relasi sejajar yang terikat oleh hubungan kekeluargaan. Ia mengutip bahwa ada perjanjian antara La Kilaponto (Murhum) sewaktu menjabat sebagai laki Wolio dengan adiknya La Pusaso yang menggantinya. Mereka berjanji akan saling menginformasikan tentang kesulitan yang dihadapi, serta saling membantu apabila berada dalam kesulitan.

Fakta yang ia ungkap juga membantah dua kejadian sejarah sebagai pembenaran penaklukan Muna oleh Buton, yakni (1) Tertangkapnya La Ode Kaindea oleh orang-orang Buton; (2). Diangkatnya La Ode Pontimasa, kapitalao Wawoangi [di Buton], menjadi lakina Muna. Couvreur  menelusuri kedalaman dua cerita  diatas dari berbagai sumber yang membawa ia pada kesimpulan bahwa kejadian tersebut tidak dapat dijadikan alasan politik untuk penguasaan efektif Buton atas Muna. Disisi lain, Bagi Couvreur, mereka yang menyebutkan bahwa Muna pernah menjadi wilayah taklukan Buton sering mengutip catatan Gortmans yang tidak dapat diverifikasi keshahihannya.

Namun catatan Couvreur ini akan berhadapan dengan narasi-narasi yang berkembang di tanah Buton, terutama konstruksi Qanun Martabat Tujuh yang merupakan undang-undang Kesultanan Buton yang disahkan pada era Sultan Dayanu Ikhsanuddin (1578-1615) yang menyebutkan secara tegas tentang empat barata (wilayah kekuasaan) Kesultanan Buton yang terdiri dari  barata Tiworo, barata Muna, barata Kulensusu, dan barata Kaledupa.

Sebagai sosiolog, saya hanya ingin mengkritisi catatan pada bab 3 ini yang bias informan. Couvreur sepertinya banyak menjadikan sumber-sumber informannya dari Muna tempat ia mendapat penugasan dari Pemerintah Hindia Belanda. Tentu, hal ini membuat narasi sejarahnya agak ‘bias’ untuk menelusuri relasi kedua daerah secara seimbang. Meskipun diakhir catatan ia sempat mengutip pernyataan Sultan Buton tentang batas ‘yurisdiksi’ Buton dan Muna yang satu sama lainnya tidak boleh saling menguasai, yang sejatinya untuk memperkuat argumentasi yang ia bangun.

Selamat menikmati catatan pendek ini dalam secangkir kopi yang akan menggelitik dan mengantarkan anda untuk merekonstruksi Sejarah Muna yang lebih orisinil dan faktual versi putra daerah Muna. Hanya yang tertulis yang menyejarah!

Bagian ketiga akan mengupas Sejarah Berdirinya Muna dan Tata Kelola Pemerintahannya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *