Potensi Jati Untuk Ekonomi Rakyat

Potensi Jati Untuk Ekonomi Rakyat

Cerita Daratan Muna sebagai penghasil kayu jati dengan kualitas unggul bukan sebuah mitos. Berbagai ukiran jati menarik untuk kebutuhan rumah tangga dan perkantoran baik untuk pesanan lokal sampai mancanegara merupakan bahan baku kayu jati dari Pulau Muna. Sayangnya, deforestasi yang massif dan tidak terkendali di era orde baru dan puncaknya pasca reformasi menyebabkan kawasan hutan jati mengalami degradasi, bahkan nyaris hancur.

Konon Jati Muna pertama kali ditanam oleh seorang tokoh masyarakat Muna yang bernama Paelangkuta, sekitar 700 tahun yang lalu. Saat itu, pemanfaatan Jati di Muna, dikendalikan oleh kerajaan untuk kepentingan perumahan rakyat. Di Kabupaten Muna terdapat 235,759 hektare (ha) kawasan hutan negara, yang terbagi menjadi kawasan Hutan Produksi seluas 39,685 ha, Hutan Produksi Terbatas seluas 11,693 ha, Hutan Lindung seluas 46,363 ha, hutan wisata seluas 82,009 ha dan hutan yang dapat dikonversi seluas 56,009 ha.

Jati dan Identitas Ekologi Budaya

Konon Raja Muna VIII La Posasu menjadi pelopor tanaman jati. Dimasanya, setiap jengkal tanah Muna pasti ditanam pohon jati. Jati menjadi komditi unggulan kerajaan serta penggerak ekonomi rakyat Kerajaan Muna. Berdasarkan penelitian Fakultas Kehutanan IPB, Sultra khususnya Kabupaten Muna merupakan tempat penyebaran jati terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa. Dengan tempat tumbuh yang kurang subur dan curah hujan yang rendah membuat kayu jati Muna dari daerah ini tampak lebih gelap dan lebih indah nilai dekoratifnya dibandingkan dengan kayu Jati Jawa.

Secara genetik Jati Muna menunjukkan sifat-sifat unggul, misalnya secara fisik memiliki batang lurus, silindris, bebas cabang tinggi, berdiameter besar, serta bebas dari hama dan penyakit. Karena itu sangat penting jika Pemkab bersama semua stakeholder untuk segera melakukan perlindungan terhadap Jati Muna yang belum dirambah, misalnya di daerah Warangga dan Tongkuno. Dengan begitu keberadaan Jati Muna dengan genetik asli yang terbukti kualitasnya, dapat terus dipertahankan. Yang tentunya hal ini akan berdampak pada masa depan Muna ke depannya, baik untuk kesejahteraan masyarakat maupun PAD kabupatennya.

Atas fakta yang disebutkan di atas, maka keberadaan dan kelestarian jati muna menjadi faktor pelestarian kebudayaan, karena jati muna telah menjadi salah satu ikon dari identitas kebudayaan muna itu sendiri. Pemerintah daerah dan masyarakat memiliki tanggung jawab budaya untuk menghindari kepunahan jati melalui revitalisasi pengembangan dan pengelolaan hutan jati.

Pengembangan Hutan Jati Berbasis Masyarakat

Salah satu akar masalah yang selalu menjadi akar konflik pengelolaan sumberdaya hutan adalah masalah hak kepemilikan (proverty right). Pengrusakan dan penyerobotan hutan Negara oleh masyarakat selalu dipicu dan berakhir dengan klaim hak milik masyarakat (communal proverty right) serta hak milik pribadi (private proverty right). Dalam kasus degradasi kawasan hutan jati di Muna, tidak terlepas dari permasalahan ini. Solusi praktis untuk melakukan revitalisasi hutan jati Muna adalah dengan membangun kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Nalar pembangunan developmentalism yang sering digunakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan hutan dengan menggandeng sector swasta untuk mengejar pertumbuhan dan pendapatan daerah sering mengorbankan sisi lain seperti lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Contoh kasus,
pengusahaan dan pengelolaan hutan jati di Muna, yang hanya dilakukan pemerintah daerah Muna, melalui Perhutanda (Perusahaan Kehutanan Daerah), yang kemudian diikuti dengan masuknya investasi swasta medio 1990-an menjadi awal kehancuran jati di Muna.

Menurut perkiraan LSM Swadaya Masyarakat Indonesia (SWAMI) Muna, terdapat kurang lebih 130.000 Ha hutan jati milik rakyat Muna. SWAMI dan Jaringan Masyarakat Pelestari Sumber Daya Masyarakat Pedalaman dan Pesisir (LEPMIL) tengah melakukan pendampingan kepada masyarakat untuk pengembangan dan pengelolaan hutan jati.

Pengelolaan hutan berbasis masyarakat tidak menihilkan peran swasta dan pemerintah. Justru pemerintah daerah diharapkan menjadi fasilitator untuk membangun sebuah kolaborasi multi pihak untuk mengembangkan jati Muna agar kembali menjadi primadona dan sumber penggerak ekonomi daerah dan masyarakat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *