Mengembalikan “Jati Diri” Orang Muna
Hutan Jati, Hijauku.com

Mengembalikan “Jati Diri” Orang Muna

Berlakunya otonomi daerah sejak tahun 2001 silam sebagai agenda reformasi telah memberikan dampak positif dan negatif bagi perjalanan bangsa ini. Otonomi daerah pada hakikatnya adalah bagaimana rakyat berpartisipasi dalam proses pembangunan sehingga daerah memiliki kemandirian secara politik, sosial maupun ekonomi. Otonomi Daerah juga memberikan kewenangan-kewenangan yang  sebelumnya dimonopoli pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Nyaris semua daerah di Indonesia dalam pelaksanaan otonomi daerah hingga saat ini mengandalkan sumber daya alamnya sebagai penopang peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sayangnya, cara ini justru menimbulkan masalah baru yaitu munculnya tindakan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang tidak sebanding dengan pemulihannya. Hal ini juga terjadi di pulau Muna, hal mana kayu jati nyaris habis akibat pemanfaatan yang “salah urus” sejak pelaksanaan otonomi daerah. Padahal jati Muna kerapkali dianggap sebagai jati diri Orang Muna.

Hutan Jati Muna
Hutan Lindung Warangga yang Berubah Jadi Kebun

Nasi sudah jadi bubur. Apa yang telah terjadi lebih dari 15 tahun silam tak perlu diratapi karena prosesnya tidak mungkin diperbaiki dalam waktu singkat. Dalam literatur ekonomi sumber daya alam, — terkait kasus kayu jati Muna, — yaitu telah terjadi decupling dalam sumber daya alam. Yaitu, proses ekploitasinya lebih cepat dan tidak sebanding dengan proses pemulihannya kembali. Dampaknya akan beragam, mulai dari kerusakan ekologis, ancaman krisis air, banjir, hingga dampak perubahan iklim lokal. Oleh karena itu, tidak ada cara lain untuk mengatasi hal ini selain melakukan rehabilitasi hutan jati di Pulau Muna secara masif dan sistemik, sehingga dalam 5 -10 tahun ke depan Pulau Muna akan kembali hijau.

Namun, ada problem struktural yang masih menghantui. Lahan-lahan yang jadi kawasan hutan kini berubah jadi kebun. Tentu pemerintah mesti menjalankan ketentuan hukum yang tegas dan jelas dan memberikan solusi yang tepat bagi masyarakat yang telah menduduki lahan tersebut. Pertama, jika pemerintah daerah hendak menghijaukan kembali lahan-lahan yang kini gundul tentu akan lebih baik melibatkan masyarakat agar mereka dapat ikut merasakan manfaat dari hasil perhutanan tersebut. Misalnya, masyarakat yang telah menduduki lahan tersebut dipindahkan karena itu tanah negara, tapi mereka dilibatkan dalam proses perhutanan kembali dan jika panen mereka mendapatkan bagi hasil.

Kedua, perlu dikembangkan Pusat Penelitian Pembudidayaan Jati di Kabupaten Muna, seperti Lembaga Penelitian Padi yang berpusat di Filipina. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita mengembalikan kayu jati sebagai jati diri Orang Muna. Selain itu, lembaga ini menjadi salah satu pusat penelitian khusus kayu jati. Pemerintah Daerah bisa saja bekerja sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti CIFOR yang berpusat di Bogor atau universitas-universitas negeri ( Fakultas Kehutanan IPB Bogor, Universitas Haluoleo Kendari dan STIP Muna, jika sudah memiliki Fakultas Kehutanan. Tentu pekerjaan semacam ini memerlukan upaya dan kerja ekstra untuk meyakinkan para pemangku kepentingan sehingga ide ini bisa dilaksanakan. Jika hal ini terwujud, maka diharapkan Muna menjadi satu-satunya lembaga riset kayu jati yang ada di Indonesia bahkan di dunia.

Penulis yakin banyak lembaga-lembaga internasional maupun perguruan tinggi di luar negeri yang memiliki minat untuk melakukan pengembangan budidaya jati baik melalui metode kuktur jaringan maupun metode bioteknologi yang lain. Sebab, isu internasional yang sangat relevan dengan gagasan ini adalah terkait dampak perubahan iklim global. Apakah pemerintah daerah Muna, sudah mengkoneksikan gagasan-gagasan semacam ini dengan skema-skema pembiayaan terkait perubahan iklim yang sebetulnya banyak dana-dana internasional yang mau membiayai? Barangkali pemerintah Muna perlu mengkomunikasikan hal ini dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Bappenas. Karena memang dalam United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Conference of The Parties ke-21 (COP21) yang digelar di Paris tahun 2015 silam, Indonesia telah berkomitmen menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% hingga tahun 2030.

Oleh karena itu, Pemerintah Muna tidak salah jika ikut berpartisipasi dalam rangka mensukseskan target pemerintah hingga tahun 2030. Target ini juga telah menjadi dokumen yang disyaratkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk seluruh negara di dunia agar dalam melaksakanan pembangunan menjalankan 17 target yang dirumuskan  dalam Sustainable Development Goals (SDGs) hingga tahun 2030. Tentu, dengan adanya “pemulihan” kembali jati Muna melalui program reboisasi, konservasi maupun perhutanan sosial, akan memberikan dampak politis dan sosial-ekonomi bagi rakyat Muna dan image yang baik di mata dunia internasional. Artinya, Pembangunan Daerah di Kabupaten Muna telah mengadopsi prinsip dan target-target dalam SDGs. Apakah hal ini telah diadopsi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Pemerintah Muna saat ini? Tentu hanya pemerintah daerah Muna yang lebih mengetahui dan memahaminya dan mudah-mudahn telah masuk dalam RPJM.

Mengembalikan jati diri Orang Muna melalui pemulihan kembali tanaman kayu jati adalah keniscayaan karena itu menjadi “kekhasan” pulau Muna sejal masa silam. Sebab, sejarah mencatat bahwa pulau di Indonesia – selain Pulau Jawa (Jawa Timur dan Jawa Tengah) yang memproduksi kayu jati semenjak pra kemerdekaan hingga kini adalah juga pulau Muna. Jadi wajar kayu jati Muna adalah identitas dan jati diri orang Muna. Sama halnya dengan orang NTT yang terkenal karena kayu cendananya, begitu pula Papua terkenal dengan tambang tembaganya dan hampir sebagian pulau Kalimantan dikenal sebagai tambang Batubara dan Migas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *