Mengenal Kawasan Konservasi Perairan Selat Tiworo
Selat Tiworo

Mengenal Kawasan Konservasi Perairan Selat Tiworo

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang diamanahkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pasal 27 ayat (3)  disebutkan bahwa kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Salah satu konsekwensi dari implementasi UU No.23 tahun 2014 tersebut adalah pergeseran tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi perairan ke Pemerintah Daerah Propinsi. Hingga tahun 2015, pemerintah pusat dan daerah telah melahirkan tidak kurang dari 16 juta hektar luasan kawasan konservasi perairan, dan 18,7 Juta Hektar pada tahun tahun 2016  serta akan menggenapkan luasan kawasan konservasi perairan tersebut menjadi 20 juta hektar pada Tahun 2020.

Salah satu Kawasan Konservasi Perairan yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tenggara adalah KKP Selat Tiworo yang terletak di Kabupaten Muna. KKP Selat Tiworo mempunyai luasan 76.417,16 Ha. KKP yang terletak di Kabupaten Muna ini merupakan perubahan dan perbaharuan dari KKPD sebelumnya yaitu dari sebelumnya KKPD Selat Tiworo dan pulau-pulau kecil disekitarnya menjadi KKPD selat Buton Kabupaten Muna. Wilayah KKPD selat Tiworo kini menjadi wilayah administratif Kabupaten Muna Barat. Status Kawasan Hasil penilaian E-KKP3K menunjukkan bahwa kawasan ini masih berada di level merah (KKP, 2015). Perlu dilakukan banyak pembenahan terhadap efektifitas pengelolaan.

Berdasarkan informasi (KKP, 2015), kondisi terumbu karang rata-rata masih baik. Kondisi terbaik di Pulau Muna ditemukan pada daerah Pasikolaga baik pada kedalaman 3 meter maupun 9 meter, yakni masing-masing memiliki persentase penutupan 70%, 93% dan 79,21%. Kondisi yang sangat mencolok terdapat di daerah Bonea dan Pulau Masaringa, yang persentase tutupan karangnya hanya 41,2% dan 33,27%. Hal ini mengindikasikan bahwa terumbu karang di daerah tersebut dalam keadaan rusak berat. Kerusakan karang banyak disebabkan oleh aktivitas pemboman oleh nelayan untuk mengambil ikan-ikan karang. Di daerah Pasikolaga pertumbuhan karang lebih didominasi oleh coral massive dan Acropora digitata. Demikian juga halnya di Pulau Masaringa dan Pulau Napalakura, jenis karang yang dominan ditemukan adalah jenis coral massive. Sedangkan di daeah Bonea dan Bontu-bontu jenis Acropora branching dan Coral branching memiliki pertumbuhan yang lebih dominan dari-pada jenis karang lainnya.

Perairan Teluk Tiworo menjadi lokasi penangkapan ikan utama bagi masyarakat nelayan Kabupaten Muna. Di samping itu, Teluk Tiworo juga mempunyai ekosistem perairan yang menarik dengan keanekaragaman hayati yang tinggi, termasuk dari jenis ikan yang dilindungi. Kondisi ini menjadi pendorong ditetapkannya perairan Teluk Tiworo sebagai konservasi (taman wisata laut) melalui Surat Keputusan (SK) Bupati Kabupaten Muna No.157 tahun 2004 (KTNL, 2006).

Melihat perkembangan KKP Selat Tiworo seperti hasi penilaian E-KKP3K maka perlu ada perbaikan-perbaikan.  Beberapa hal yang perlu dilakukan antara lain adalah : a) Intensitas pengawasan KKP atas kegiatan perikanan yang merusak lingkungan perairan melalui penempatan petugas pengelola pada kawasan konservasi, menempatkan SDM yang ditetapkan dengan SK pada unit organisasi pengelola; b) Melakukan kajian untuk memastikan jumlah SDM di unit organisasi pengelola memadai untuk menjalankan organisasi; c) Perlu adanya pelibatan aktif masyarakat lokal dalam pengelolaan kawasan konservasi perairan Selat Tiworo. Peran aktif masyarakat akan menimbulkan adanya loyalitas dan tanggungjawab dalam memelihara dan menjaga keragaman hayati laut di KKP Selat Tiworo; d) Mengoptimalkan peran Kawasan Konservasi Perairan sebagai pusat ekologi perairan sekaligus mendorong potensi ekonomi masyarakat setempat; e) Melakukan monitoring secara berkala dan rutin terhadap kelestarian ekosistem dan sumberdaya hayati laut di KKP Selat Tiworo.

Sebagai salah satu sumber kekayaan alam hayati laut di Propinsi Sulawesi Tenggara, maka keberadaan KKP Selat Tiworo harus diperhatikan oleh semua pihak, khususnya pemerintah daerah Propinsi Sultra. KKP bukan hanya menjadi kekayaan Propinsi Sultra tetapi sudah menjadi kekayaan dunia.

Baca Juga :

DKP Sultra Serius Garap Kawasan Konservasi Perairan

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *