DKP Sultra Serius Garap Kawasan Konservasi Perairan
Foto : Keindahan Kawasan Konservasi Laut di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. by The Nature Conservancy Konservasi Perairan

DKP Sultra Serius Garap Kawasan Konservasi Perairan

Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) adalah bagian dari upaya Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam melestarikan sumber daya hayati laut yang lestari dan berkelanjutan.  Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara termasuk salah satu propinsi yang sedang giat-giatnya mengelola KKP.  Hal ini terlihat dari adanya kegiatan yang baru-baru ini dilakukan oleh World Wild Fund for Nature (WWF) Indonesia menggandeng Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Propinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) dalam menggelar kegiatan Training Workshop di salah satu Hotel di Kendari terkait pengelolaan KKP pada hari Jum’at (3/2/2017).

Seiring dengan berlakunya UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa pengelolaan kawasan pesisir dan laut pada batas area sampai paling jauh 12 mil, kewenangan pengelolaannya berada di Pemerintah Propinsi. Training Workshop yang dibuka secara langsung oleh Kepala DKP Sultra, Askabul Kijo ini dihadiri oleh seluruh DKP Kabupaten/Kota se-Sultra, para akademisi Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Halu Oleo (Unhalu) dan akademisi Fakultas Perikanan Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK).

Training Workshop dan pelatihan Optimalisasi pengelolaan kawasan konservasi perairan yang diadakan WWF Indonesia ini dilakukan guna mendukung program kawasan konservasi perairan di Sultra” Kata Askabul. Askabul menambahkan bahwa seiring dengan berlakunya UU No.23 tahun 2014, maka pemerintah Propinsi harus siap dalam pengelolaan KKP.  Menurut Askabul, saat ini terdapat kurang lebih 400 ribu hektar lahan KKP yang masuk di wilayah Propinsi Sultra.

Kegiatan Training Workhsop ini juga menjadi momentum bagi adanya kerjasama dalam bidang penyediaan data-data kawasan konservasi serta kerjasama lainnya dengan WWF yang selama ini dikenal sebagai organisasi nir-laba yang concern pada bidang konservasi perlindungan habitat, termasuk biota laut dan habitatnya.  Kerjasama ini sangat penting bagi masukan kebijakan pembangunan daerah Propinsi Sultra.

“Kegiatan Workshop ini merupakan kerjasama WWF Indonesia dengan DKP Sultra yang bertujuan untuk memberikan masukan-masukan terhadap rencana pengelolaan yang sedang disiapkan oleh DKP Sultra” demikian kata Sugiyanta dari WWF Indonesia. Sugiyanta menjelaskan bahwa dengan Workshop ini diharapkan masukan-masukan dari berbagai stakeholder yang hadir dapat menjadi dokumen yang lebih lengkap sehingga kedepannya setelah KKP ini ditetapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, pengelolaannya akan lebih efektif dan terencanan dengan baik. Perencanaan yang baik menurut Sugiyanta akan memudahkan dalam hal pengelolaan, baik pemanfaatan, pengawasan maupun pemberdayaan di sekitar KKP tersebut.

Pengelolaan KKP yang dilakukan denga baik, akan mampu meningkatkan kemampuan ekosistem untuk bertahan dan pulih kembali dari tekanan aktivitas manusia serta memitigasi dampak dari perubahan iklim.  Kawasan konservasi juga diakui sebagai daya tarik dan penopang wisata pesisir, mendukung pertumbuhan lapangan kerja dan perdagangan terkait dengan sektor-sektor kelautan di tingkat lokal, regional dan nasional.

Sebagai informasi, UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 27 ayat (3)  disebutkan bahwa kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *