Kawasan Konservasi Perairan Muna Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Kawasan Konservasi Perairan Muna Pasca Berlakunya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Pasca diterapkannya UU No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, peran pemerintah Propinsi semakin besar dalam pengelolaan pesisir dan laut. Dalam UU No. 23 tahun 2014 pasal 27 ayat (3) disebutkan bahwa kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Kewenangan daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut meliputi: a) eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b) pengaturan administratif; c) pengaturan tata ruang; d) ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e) ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Selanjutnya dalam pasal 28 disebutkan bahwa Daerah Provinsi yang berciri Kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut.

Keseriusan dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) ini, ditunjukkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 2 miliar oleh Pemerintah Propinsi Sulawesi Tenggara untuk penetapan peta zonasi wilayah pesisir perairan laut daerah. Menurut Askabul Kijo, peta zonasi ini semacam tata ruang wilayah suatu daerah.  Bedanya, peta zonasi wilayah di kawasan pesisir perairan pantai. Rencana zonasi untuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) direncakan di tiga wilayah dan satu wilayah untuk pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan. Dengan rencana zonasi ini maka setiap penggunaan kawasan perairan laut sesuai dengan peruntukannya akan menjadi lebih jelas dan tidak tumpang tindih.

Sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah yang diamanahkan oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, tanggung jawab pengelolaan kawasan konservasi perairan, termasuk kawasan konservasi perairan pesisir dan pulau-pulau kecil (KKP3K), dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Hingga tahun 2015, pemerintah pusat dan daerah telah melahirkan tidak kurang dari 16 juta hektar luasan kawasan konservasi perairan, dan 18,7 Juta Hektar pada tahun tahun 2016  serta akan menggenapkan luasan kawasan konservasi perairan tersebut menjadi 20 juta hektar pada Tahun 2020.

Berdasarkan informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pembentukan Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Propinsi Sulawesi Tenggara ditetapkan berdasarkan SK Gubernur No 324 Tahun 2014. Luas total Kawasan Konservasi Perairan di Propinsi Sultra menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah 10,371.78 Ha. Sebaran KKP di Sulawesi Tenggara seperti Taman Nasional Laut Wakatobi, Kawasan konservasi Kabupaten Muna, Kawasan konservasi Kabupaten Buton, Kawasan konservasi Kabupaten Buton Tengah, Kawasan konservasi Kabupaten Buton Selatan, Kawasan konservasi Kabupaten Bombana, Kawasan konservasi Kabupaten Kolaka, Kawasan konservasi Kabupaten Konawe dan Taman wisata alam Laut Padamarang, Kabupaten Kolaka.

Salah satu Kawasan Konservasi Perairan yang terdapat di Propinsi Sulawesi Tenggara adalah KKP Selat Tiworo yang terletak di Kabupaten Muna. KKP Selat Tiworo mempunyai luasan 76.417,16 Ha. KKP yang terletak di Kabupaten Muna ini merupakan perubahan dan perbaharuan dari KKPD sebelumnya yaitu dari sebelumnya KKPD Selat Tiworo dan pulau-pulau kecil disekitarnya menjadi KKPD selat Buton Kabupaten Muna. Wilayah KKPD selat Tiworo kini menjadi wilayah administratif Kabupaten Muna Barat. Status Kawasan Hasil penilaian E-KKP3K menunjukkan bahwa kawasan ini masih berada di level merah (KKP, 2015). Perlu dilakukan banyak pembenahan terhadap efektifitas pengelolaan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *