Dibalik Kebijakan Bebas Visa Kunjungan
Foto : Bebas Visa Kunjungan

Dibalik Kebijakan Bebas Visa Kunjungan

Bebas Visa Kunjungan ?

Pemerintah menjadikan sektor pariwisata sebagai prioritas dan unggulan dalam RPJMN 2015-2019.  Tidak kurang dari beberapa program telah dilaksanakan untuk mensupport sektor pariwisata, mengingat Indonesia memiliki banyak destinasi wisata yang sangat beragam, baik wisata alam, wisata budaya maupun wisata buatan.  Seperti kebijakan “Bebas Visa Kunjungan” yang menjadikan melonjaknya wisatawan mancanegara khususnya China ke Indonesia.  Tidak tanggung-tanggung, pemerintah mengeluarkan Perpres No. 21 tahun 2016 tentang Bebas visa kunjungan dalam rangka memberikan manfaat lebih dalam peningkatan perekonomian umumnya dan kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya.

Sebelumnya, telah keluar Perpres No.69/2015 tentang Bebas visa kunjungan, yang diberikan kepada 45 negara.  Selanjutnya, tanggal 18 September 2015, keluar lagi Perpres No.104 tahun 2015 yang diberikan kepada 90 negara.  Terbaru, keluar Perpres No.21/2016 yang ditandatangani Presiden Jokowi pada 02 maret 2016.  Perpres ini memberikan kemudahan kepada 169 negara dengan membebaskan dari kewajiban visa untuk kunjungan ke Indonesia.  Perpres 21/2016 mengamanatkan bahwa penerima bebas visa kunjungan diberikan izin tinggal kunjungan untuk 30 (tiga puluh) hari dan tidak dapat diperpanjang masa berlakunya ataupun dialihstatuskan menjadi izin tinggal lainnya.  Penerima bebas visa kunjungan inipun dapat keluar masuk melalui 124 tempat pemeriksaan imigrasi darat, lau dan udara.

Pertanyaannya, apakah kebijakan “Visa Bebas Kunjungan” ini menguntungkan buat Indonesia ? Kasusnya masuknya narkoba dari negera lain melalui pelabuhan dan berdatangannya buruh China yang jumlahnya ribuan bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah perdesaan, adalah contoh kecil dari efek kebijakan ini.  Dalam Perpres 21/2016 berlaku aspek resiprokal.  Faktanya dari 169 negara yang mendapatkan visa bebas kunjungan tersebut, WNI faktanya berdasarkan banyak laporan tidak bebas masuk ke 169 negara yang dimaksud.

Dampaknya terhadap Pariwisata

Lalu bagaimana dengan dampaknya terhadap pariwisata? Keluarnya perpres 21/2016 dan diperkuat juga dengan Permen Hukum dan HAM No.17/2016 tentang Tempat pemeriksaan Imigrasi tertentu, syarat dan tujuan kedatangan bagi orang yang mendapatkan Bebas Visa Kunjungan, sejatinya berpengaruh nyata bagi pariwisata.  Laporan Ditjen Imigrasi menyebutkan bahwa sebanyak 6.977.209 wisatawan berkunjung ke Indonesia sejak berlakunya visa kunjungan pada juni 2015 yang lalu.  Sebagian besar wisatawan berasal dari negara-negara yang memberikan kebebasan visa juga bagi warga negara Indonesia.  Terdapat 4.095.264 wisatawan yang berasal dari 15 negara resiprokal dan 2.881.945 wisatawan dari 144 negara non-resiprokal.  Dari 169 negara yang diberikan bebas visa kunjungan, terdapat 10 negara dengan jumlah kunjungan 0 persen.  Pemerintah mentargetkan jumlah kunjungan di tahun 2017 ini sebanyak 12 juta wisatawan dan 20 juta pada tahun 2019.

Jika ukurannya jumlah kunjungan wisatawan, nampaknya Perpres 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan ini cukup berhasil.  Namun, apakah dampak sosial, ekonomi, keamanan dan politik terhadap masyarakat lokal secara keseluruhan sudah dipikirkan ? apakah pemerintah dan pemerintah daerah serta masyarakat sudah siap dengan kedatangan wisatawan ini.  Mengingat, keluarnya kebijakan ini terlihat kurang didasari oleh kajian akademik yang lengkap serta kurangnya melihat sarana-prasarana yang ada.

Pertama, ada 124 pintu masuk imigrasi dari kedatangan wisatawan ini.  Apakah kelengkapan sarana prasarana pendukung cukup lengkap di semua pintu masuk ini ? sehingga dapat memastikan bahwa orang yang masuk beserta barang yang masuk serta keluar dari Indonesia dapat dipastikan aman ?.  Indonesia berupa wilayah Kepulauan dan imigrasi-imigrasi plus badan karantinanya kelihatannya masih belum sepenuhnya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai.  Kedua, Bagaimana dengan perangkat pengawasan dan penegakan hukumnya ?. Sementara SDM pengawas masuknya orang asing kelihatannya masih jauh dari mencukupi.  Perguruan tinggi yang biasa mencetak lulusan untuk ditempatkan di bagian imigrasi masih terbatas.  Belum lagi, kita semua tahu, bahwa aparat hukum seringkali lalai dalam menegakkan hukum, dengan budaya koruptif yang masih menjangkit di sebagian oknum aparat penegak hukum kita.

Ketiga, kesiapan daerah destinasi wisata.  Apakah sudah didukung dengan infrastruktur yang mencukupi menuju destinasi wisata, bagaimana dengan moda transportasinya, hotel dan rumah makan, penyewaan peralatan wisata, suvenir dan cinderamata sebagai oleh-oleh, pemandu wisata maupun pusat informasi pariwisata.  Banyak pengalaman di beberapa daerah destinasi wisata di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Papua, yang mendapatkan kunjungan luar biasa wisatawan baik mancanegara maupun nusantara pasca keluarnya Perpres ini, namun terkendala pada infrastruktur pendukungnya.

Keempat, Bagaimana dengan kesiapan masyarakat? Masuknya tamu asing, pasti akan diikuti oleh masuknya barang dan bisa jadi budaya baru.  Mungkin kita bisa belajar dari Bali dan Lombok, bagaimana pariwisata telah merubah struktur masyarakat.  Pada satu sisi, masyarakat berbenah diri menyesuaikan dengan tamu bahkan terjadi proses asimilasi dan akulturasi.  Namun yang tidak kalah pentingnya juga adalah sebagian aset sumberdaya lahan masyarakat jatuh ke tangan “wisatawan tamu”.  Masyarakat mendapatkan manfaat hanya sebagai figuran dan penggerak ekonomi kecil, tetapi sektor-sektor strategis dan berdampak besar seperti pengelolaan kawasan wisata, hotel dan lainnya, dimasuki oleh “pemilik modal besar”.  Saat kondisi seperti ini terjadi, maka masyarakat lokal –tempat destinasi wisata- hanya akan menjadi penonton.  Masyarakat perlu ikut andil dan berpartisipasi aktif dalam pengelolaan kawasan wisata dan pemerintah setempat perlu memberi ruang lebih pada hadirnya partisipasi publik ini.  Sehingga jangan lagi terulang kasus tumbuhnya pariwisata di suatu daerah seperti Bali dan Lombok, tetapi masyarakat sekitarnya tetap miskin.

Bagaimana dengan Muna ?

Kabupaten Muna adalah bagian dari Propinsi Sulawesi Tenggara yang didalamnya terdapat Taman Nasional Wakatobi.  Wakatobi ditetapkan sebagai salah satu dari 10 prioritas destinasi wisata.  Di Muna sendiri sebetulnya banyak destinasi wisata yang tidak kalah indahnya dengan Wakatobi, namun karena belum terekplorasi dan dikelola dengan baik, promosinya terbatas, sehingga belum banyak wisatawan masuk.  Contoh Destinasi wisata di Muna seperti Danau Liangkabori, Pantai Bungin Pinungan di Pulau Towea, Pantai Meleura, Goa Liangkabori yang menyajikan pengalaman pra-sejarah, Danau Moko, Air Terjun Kalima-lima, dan beberapa danau dan goa lainnya.  Destinasi wisata ini adalah contoh dari sekian banyak tempat yang akan memanjakan para wisatawan dengan panorama pantai dan keindahan goa yang membawa wisatawan seakan-akan di masa prasejarah.

Pemerintah Daerah kabupaten Muna harus sigap merespon kebijakan Perpres 21/2016 tentang Bebas Visa Kunjungan ini dengan berbenah diri, mempersiapkan potensi masuknya tamu dari 169 negara yang kemungkinan akan masuk ke Kabupaten Muna.  Destinasi wisata Muna bisa juga diintegrasikan dengan Wakatobi sehingga lama tinggal wisatawan bisa lebih lama karena menjadi satu paket dengan Muna.  Paket integrasi pariwisata seperti ini penting dilakukan untuk membangun perekonomian daerah pada level kawasan.  Komunikasi dan sinergi antar pemerintah daerah menjadi penting dalam merespon potensi masuknya wisatawan ini.  Selain tentunya, pemerintah Kabupaten Muna, secara mandiri perlu melakukan promosi dan pembenahan besar-besaran dalam menyambut era kebangkitan pariwisata dengan hadirnya Perpres 21/2016 ini.  Apalagi sebentar lagi, bandara Sugimanuru akan segera beroperasi, maka tidak ada kata lain selain harus SIAP menyongsong wisatawan yang akan datang ke Muna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *